Total Tayangan Laman

Senin, 02 Mei 2011

Syarat dan Proses Hukum Pendirian PT/Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Dalam sistem perundangan Indonesia, Perseroan diatur secara terpisah dan digolongkan menjadi :
• PT Tertutup (PT Biasa) : berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
• PT. Terbuka (PT Go Public): berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal
• PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970
• PT. PMA : berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 11/1970 tentang PMA
• PT. PERSERO : berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan

Kali ini saya ingin membahas mengenai syarat dan proses hukum pendirian bentuk badan usaha Perseroan Terbatas/PT yang sifatnya tertutup atau belum masuk ke pasar terbuka/bursa efek.

PT seringkali dipilih karena jelas kewajiban masing-masing pihak yang tergabung dalam persekutuan. PT seringkali disebut juga Persekutuan Modal, jadi bukan persekutuan orang, karena dalam PT tanggung jawab orang/sekutu/para pihak hanya terbatas pada modal yang disetorkan dalam PT serta tidak sampai pada harta pribadi.

Sifat dan ciri PT adalah sebagai berikut :
• Merupakan kumpulan modal/saham
• Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum
• Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
• Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
• Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus
• atau direksi
• Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS
• Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas

Adapun syarat-syarat formal pendirian PT berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:
1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih. Pendiri/pemegang saham boleh berupa orang pribadi ataupun orang badan hukum.
2. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar
3. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris
4. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA
5. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
6. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan
7. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI

Sedangkan persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penandatanganan akta pendirian adalah:

1. KTP dari para Pendiri
2. Pendiri minimal 2 orang dan bukan suami istri, kecuali suami istri yang mempunyai perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah dibuat sebelum pernikahan berlangsung.
3. Bila suami istri yang tidak mempunyai perjanjian pisah harta sebelum menikah menjadi pihak dalam PT, harus ada 1/satu orang lain yang bertindak juga sebagai pihak/pemegang saham/pendiri.
4. Modal dasar dan modal disetor.
5. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri
6. Susunan Direksi dan komisaris serta Dewan Direksi dan Dewan Komisaris


Sedangkan untuk ijin-ijin perusahaan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:
1. Kartu Keluarga Direktur Utama
2. NPWP Direksi, minimal Direktur Utama
3. Keterangan Domisili
Bila kantor berupa gedung yang disewa :
- copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili
dari pengelola gedung
Bila kantor berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan:
- copy sertifikat tanah
- copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya
4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar
5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam yaitu ruangan yang berisi meja,
kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawai. Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP
6. Stempel perusahaan

Ijin domisili dan NPWP dapat juga dibuat saat pendirian, beserta ijin-ijin usaha yang lain. Setelah itu bisa membuka rekening atas nama Perseroan di bank.

Setelah rekening atas nama perseroan dibuka,maka dalam jangka waktu max 1 bulan sudah harus menyetor dana sebesar Modal disetor ke rekening perseroan, utk dapat diproses pengesahannya.

Perlu diingat untuk segera menyegerakan proses pengesahan karena berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU PT No. 40/2007 apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, perseroan dapat menjadi bubar.

Disusun oleh :
Rosita Suwardi Wibawa
Bumi Serpong Damai, Banten
Rabu, 17.06.2010
03.30 p.m.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar