Total Tayangan Laman

Senin, 02 Mei 2011

Suami/Istri WN Asing dalam Proses Pembelian Rumah/Tanah

Tring...!
Bunyi message di handset saya memanggil. Bila saya tidak sedang mengerjakan sesuatu yang penting, mungkin tangan saya telah refleks meraihnya.
..............................................................
..............................................................

Ping...!
Panggilannya mendesak. Biasanya ada yang urgent, meskipun kadang tidak penting-penting amat. :P
Misalnya,"Ros, elu udah mandi belum? Bentar lagi gw jemput." Begitu bunyinya. Gak penting banget. Tapi urgent karena keburu kawan saya itu sampai rumah dan membuat saya pontang-panting. Saya pun beranjak dan menyempatkan diri menengok pesan tersebut, khawatir suami tercinta yang memanggil.

"Ros, aku mau beli rumah, nih. Gimana caranya?" Bunyi message itu.

Pertanyaan itu jawabnya mudah. Beli saja, bayar dan selesai. Itu bila pembelinya adalah seorang WNI (Warga negara Indonesia) atau WNI bersuamikan/beristrikan WNI juga. Lain ceritanya bila yang akan membeli seorang WNI bersuamikan/beristrikan seorang WNA (Warga Negara Asing). Seperti kawan karib saya ini.

Persoalan muncul ketika ada peraturan Undang-undang Peraturan Agraria yang tidak memperbolehkan seorang WNA mempunyai Hak Milik atas Tanah di bumi persada ini. Pasal 9 UUPA menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Dijelaskan dalam penjelasan resminya, hanya WNI saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2 UUPA), dan pelanggaran terhadap pasal ini bersanksi batal demi hukum.

Namun, undang-undang tidak menutup kemungkinan WNA dan badan hukum asing dapat menjadi pemegang Hak atas Tanah. WNA dan badan hukum asing dapat menjadi pemegang hak atas tanah, namun terbatas pada Hak Pakai.

Hak Pakai untuk WNA ini juga agak berbeda dengan Hak Pakai yang dipegang oleh WNI. Hak pakai atas Tanah oleh WNA hanya dibatasi sampai dengan 25 tahun, lalu dapat diperbarui. Perbedaannya dengan Hak Pakai atas Tanah oleh WNI, meski sama-sama mempunyai jangka waktu masa berlaku sampai 25 tahun, WNI dapat mengajukan perpanjangan atas Hak Pakai tersebut.

Lalu bagaimana dengan permasalahan teman saya tadi?

Dia sebagai WNI yang bersuamikan WNA ingin memiliki tanah dan bangunan di tanah kelahirannya, Indonesia. Langkah yang perlu diambil adalah :

1. Apabila mereka belum menikah, sebelum menikah sebaiknya membuat Perjanjian Pra Nikah atau Prenuptial Agreement. Perjanjian ini biasanya berisi mengenai pengaturan hak dan kewajiban serta harta benda dalam perkawinan tersebut. Isinya bebas, boleh apapun asal halal dan tidak melawan hukum.

Perjanjian ini perlu dibuat dengan Akta Notaris. Dengan Prenuptial Agreement ini akan jelas akibat-akibat dan keuntungan hukum kedua pihak dalam melakukan tindakan hukum selama dalam pernikahan. Pun apabila kedua suami istri yang terikat dalam Prenuptial Agreement diperbolehkan menjadi pihak yang terpisah sebagai pemegang saham dalam satu badan hukum yang didirikan berdua. Yang oleh suami istri tanpa Perjanjian Pra Nikah tidak dapat melakukannya, meski sama-sama WNI.

2. Apabila WNA menginginkan memiliki rumah dan tanah atas namanya, diperbolehkan, namun Hak atas Tanah yang diberikan adalah Hak Pakai yang berlaku selama 25 tahun, dan dapat diperbarui lagi selama 20 tahun. Dalam hal ini, WNA dapat memiliki misalnya Apartemen atas namanya sendiri.

3. Apabila WNI menginginkan memiliki rumah dan tanah atas namanya, diperbolehkan memiliki Hak apapun, Hak Milik boleh, HGB boleh, apapun, namun WNA suami/istrinya harus  memahami bahwa WNA sama sekali tidak akan mempunyai Hak atas Tanah secara formal atas tanah/bangun tersebut.Saat proses pembelian ataupun pelepasan Hak atas Tanah tesebut pun, WNA tidak perlu secara formal ada sangkut pautnya dengan proses hukum yang berlangsung.

Dan panjanglah diskusi saya dan kawan saya itu melalui layar sebesar 2.5 inchi diagonal itu. Sekarang saatnya saya pijat jempol ini. >.<



Disusun oleh :
Rosita Yuwanasari, S.H, MKN.
(resmi banget yah? pengen liat bagus enggak dipajang di tulisan hihihi....sekali2 bolehlah nampang di sini, susah payah emak, bapak terakhir suami bayar spp-nya hehehe :P)
Bumi Serpong Damai, Banten
Senin, 28.03.2011
21.49 p.m.

8 komentar:

  1. Yth Ibu Rosita,

    Mohon penjelasan lebih lanjut atas point nomor 3 diatas. Apakah WNI yang sudah telanjur menikah dengan WNA tanpa prenup dapat membeli & menjual properti status Hak Milik (hanya atas nama WNI)?

    Jika tidak, apakah ada jalan keluar lain?

    Terima kasih,
    Briana

    BalasHapus
  2. Dear Ibu Briana,

    mohon maaf saya baru membalas pertanyaan Ibu sekarang karena baru pulang dari perjalanan jauh.

    Untuk WNI yang bersuamikan/beristri WNA tanpa prenup tetap dapat memiliki hak atas tanah dengan status Hak Milik. Namun suami/istri WNA secara hukum tidak memiliki keterkaitan dengan tanah tersebut.

    Semoga dapat membantu, Ibu...

    BalasHapus
  3. Dear Ibu Rosita

    Apakah hukumnya kuat bagi WNI tentang hak kepemilikan atas tanah yang berstatus hak milik, yang bersuami/istri WNA. Karena saat ini saya menggunakan nama kakak, karena tanpa prenup. Sebenarnya banyak yang bingung soal kepemilikan property. Mohon kiranya penjelasan dari Ibu.

    Terima kasih
    Nia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dear Ibu Nia,

      insya Allah hukum mengenai kepemilikan tanah Hak Milik kuat berdasarkan Hukum Tanah/Agraria RI, meskipun pemilik mempunyai istri/suami WNA.

      Yang menjadi permasalahan sebenarnya WNA tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik atas tanah dan bangunan di wilayah RI, Ibu...jadi selama WNI yang memiliki Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut, maka sah dan kuat berdasarkan hukum.

      Semoga membantu, Ibu...:)

      Hapus
  4. Dear Ibu Rosita,

    Sekarang saya juga ada masalah seperti ini juga. Saya sekarang nak beli perumahan tapi kredit di bagian bank bilang sama saya bahwa saya tidak boleh ambil KPR karena istri saya orang asing. Dan kalau memang mau ambil KPR, saya harus buat surat pisah harta dulu. Apakah statement itu masih berlaku. Tolong di advise.

    Terima kasih
    Doyo

    BalasHapus
  5. Dear Ibu Rosita,

    Sekarang saya juga ada masalah seperti ini juga. Saya sekarang mau beli apartemen tapi kredit di bagian bank bilang sama saya bahwa saya tidak boleh ambil KPA karena istri saya orang asing. Dan kalau memang mau ambil KPA, saya harus buat surat pisah harta dulu. Apakah statement itu masih berlaku. Tolong di advise.

    Terima kasih
    Candra

    BalasHapus
  6. Kepada Ibu Rosita,

    Untuk kondisi ingin bersuamikan WNA, mohon bantuan apa kalimat dalam perjanjian prenup yang harus ditulis untuk menghindari masalah seperti yang dihadapi Pak Doyo dan Candra diatas.

    Salam,
    Riny

    BalasHapus
  7. Bu Rosita,

    Tumpang tanya. Jika WNA memiliki properti dengan status HAK PAKAI, bagaimana proses pengalihannya nanti?Apakah seperti jual beli properti biasanya atau ada ketentuan tertentu?trims

    BalasHapus