Total Tayangan Laman

Senin, 02 Mei 2011

Mengapa Usaha Perlu Berbadan Hukum?


Seorang teman pernah bertanya kepada saya, mengapa harus menggunakan badan usaha yang berbadan hukum PT, kalau CV atau yang lain bisa?

Bila seseorang membangun suatu usaha, biasanya ada tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan tujuan tersebut, akan timbul suatu kebutuhan. Nah, bersamaan dengan kebutuhan inilah usaha ini baru dapat diidentifikasi memerlukan bentuk badan hukum atau tidak.

Untuk kepentingan penggambaran yang lebih mudah, saya akan memakai contoh sebuah usaha konveksi.

Bila usaha konveksi ini hanya bertujuan memasarkan produknya dalam skala kecil dan sesuai kemampuan seadanya dulu ya badan hukum belum perlu.**merasa diri ada yang aneh, orang hukum kok berpendapat belum perlu memakai badan hukum...:D**Tentu saja, bila proses pendirian badan hukum hanya akan memberatkan si calon pengusaha untuk merealisasikan niat usahanya, mending entar dulu. Maksud saya dari sisi finansial dan budgeting.

Hal itu yang dulu sering menjadi acuan saya dalam bekerja sebagai legal associate untuk membantu para stakeholder perusahaan-perusahaan dimana saya bekerja. Bahwa hukum hendaknya dipakai sebagai alat menjalankan bisnis/core business perusahaan, bukan malah menjadi penghambat. Ketika suatu bisnis harus dijalankan, hukum berlaku sebagai penentu arah/guidance kemana bisnis dapat dijalankan dengan aman, fokus pada visi dan misi perusahaan, namun tidak menyalahi aturan atau tidak menghalalkan penyimpangan hukum.

Namun, bila calon pengusaha tersebut sudah mengambil ancang-ancang*. Bahwa kelak di kemudian hari akan memperluas dan mengembangkan usahanya, sebaiknya proses memenuhi persyaratan sebagai badan hukum mulai dipikirkan dan dilakukan sejak awal. Tahap demi tahap, sehingga tidak memberatkan calon pengusaha ini.

Misalkan si calon pengusaha ini berpikir untuk mengambil pinjaman di bank, maka selayaknyalah dia mencari informasi persyaratan untuk mengambil kredit modal usaha di perbankan. Seingat saya ada persyaratan usia usaha minimal 2 tahun, di samping beberapa persyaratan formal lainnya.

+ Surat Keterangan Domisili Usaha

Berkaitan dengan usia usaha, maka si calon pengusaha hendaknya telah mempunyai surat keterangan domisili yang nantinya dapat membuktikan bahwa benar usia usaha konveksi tersebut telah berusia 2 tahun. Ini adalah proses paling awal untuk menuju usaha yang berbadan hukum. Surat Keterangan Domisili Usaha untuk usaha tidak berbadan hukum dapat dilakukan sampai tingkat kelurahan dengan disertai keterangan dari RT dan RW. Untuk usaha yang telah berbadan hukum, surat keterangan domisili dapat dilakukan sampai kecamatan.

Selain dengan usia surat keterangan domisili usaha, usia usaha dapat dilihat dari usia rekening bank usaha tersebut.

Bila dirunut, persyaratan pembukaan rekening bank menggiring pada perlunya usaha tersebut diwadahi dalam bentuk sebuah badan hukum.

+ Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Demikian juga bila usaha konveksi tersebut ingin melakukan kerja sama dengan pihak lain. Misalnya mengikuti tender atau kerja sama yang lain. Persyaratan awal yang biasanya dicantumkan adalah dokumen yang menerangkan usaha tersebut sudah menjadi suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Mengapa?
Karena dengan berbadan hukum, suatu badan usaha dapat ditentukan secara jelas pertanggungjawabannya.

+ Bentuk Badan Usaha dan Pertanggungjawabannya :

Badan Usaha Perseorangan :
Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu.
Tanggung jawab oleh perseorangan dan sampai ke seluruh hartanya.
Contoh perusahaan perseorangan :tukang bakso keliling, pedagang asongan, toko kelontong dan lain- lain.

Badan Usaha Persekutuan
Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.
Contoh Perusahaan Persekutuan :
1. Firma
Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka tanggung jawab setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.

2. CV/ Commanditaire Vennotschaap
Ada anggota aktif (sekutu aktif/pengurus) yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif (sekutu pasif/komanditer) yang tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor dan tinggal menunggu keuntungan sesuai yang diperjanjikan dalam akta pendirian/modal yang disetor.

3. PT/Perseroan Terbatas
Tanggung jawab dan kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.



Disusun kembali oleh :
Rosita Suwardi Wibawa
Bumi Serpong Damai, Banten
Selasa, 16.06.2010
03.00 a.m.

Keterangan :
*ancang-ancang = bahasa jawa dari merencanakan jauh-jauh hari
(hmmm....ternyata bahasa jawa lebih efisian ya dari bahasa indonesia ya? :D)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar